Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro

  • Hasan Bisri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran akan dibandingkan, setelah itu Pengukuran Kinerja Kegiatan di evaluasi berdasarkan kegiatan/program, dari hasil pengelompokan tersebut akan dibandingakan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Laporan Realisasi Anggaran, setelah mendapatkan nilai nominal dan prosentase akan di bandingkan apakah target antara laporan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan dan belanja.Dari analisis perbandingan antara APBD, LRA dan LAKIP terdapat perbedaan cukup signifikan dalam pelaksanaan realisasi anggaran dengan kinerja yang dilaksanakan berdasarkan data tersebut, perlu adanya klarifikasi jika terjadi kelebihan di masukkan kembali ke kas daerah, atau juga kesalahan dari pencatatan yang kurang akuntabel sehingga terjadi selisih tersebut.Selisih tersebut tidak nampak ketika laporan keuangan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Aset dan Laporan kinerja disampaikan ke bagian organisasi, sehingga tidak ada tindak lanjut dariĀ  kedua laporan tersebut untuk menemukan titik temu perbedaan tersebutLaporan kinerja tidak menginformasikan base line atau penentuan kinerja awal, sehingga dalam laporan kinerja yang hanya ada target sehingga tidak bisa di ukur kuantifikasi pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai, sudah dilaksanakan sesuai dengan target awal dan realisasi akhir, sehingga ukuran-ukuran yang diinformasikan hanya sebatas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang targetnya selalu 100%.

References

Cavaluzzo, Ken S. dan Christopher D. Ittner. (2003). Implementing Performance Measurement Innovations: Evidenc from Government. Accounting, Organization, and Society
Deddy Nandiawan. 2008. Akuntansi Sektor Public, Salemba IV

Paul, Samuel. 2002. New Mechanism for Public Accountability: The Indian Experience. Diakses dari http://www.undp.org/governance/docsaccount/new-mechanism-accountability.pdf
Peraturan Pemerintah. 2000. Nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah
Peraturan Pemerintah. 2000. Nomor 108 Tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah
Peraturan Daearah. 2009. Nomor: 9 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bojonegoro
Keputusan DPRD .2009. Nomor, 02 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2008 dan rancangan peraturan bupati Bojonegoro tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Bojonegoro Th. 2008 atas hasil evaluasi Gubernur Jatim
Undang-Undang. 2003. Nomor 17 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang . 2004. Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang.2004. Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Ulum Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik UMM Press Malang
Peraturan Pemerintah. 2005. Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Instruksi Presiden. 1999. Nomor 7 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Idfos, UNIBRAW.2008. Indek Kepuasan Masyarakat. Bappeda Bojonegoro
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 (Men.PAN Nomor: 25/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyusunan indek kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang pedoman pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Kelompok dan Seksi
Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH Vol. 2, No. 1, Mei 2006
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. PT. Andi Yogyakarta
Solikin, Akhmad. .2005. Accountability Reporting in Indonesia: When Self-serving Attributions Exaggerate Perceived Performance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei 2005
Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan .2005. Pernyataan No. 02 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24. Tahun 2005.
Published
2023-12-10
How to Cite
Bisri, H. (2023). Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro. Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA), 16(2), 130-136. https://doi.org/https://doi.org/10.58431/jumpa.v16i2.230