Pendampingan Pengelolaan Dokumen Keuangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal
Abstract
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung penguatan praktik pengendalian internal dalam pengelolaan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada bidang perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Permasalahan yang ditemukan meliputi perbedaan tingkat konsistensi dalam proses verifikasi dokumen serta penataan arsip yang belum sepenuhnya seragam sehingga berpotensi mempengaruhi kemudahan dalam pencarian kembali dokumen SP2D. Metode kegiatan dilakukan melalui observasi, wawancara, pengamatan langsung, dan pendampingan dalam proses verifikasi serta pengarsipan dokumen SP2D. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dokumen, pengelompokan arsip, dan penataan dokumen berdasarkan klasifikasi arsip yang digunakan pada bidang perbendaharaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan membantu meningkatkan konsistensi dalam proses verifikasi dokumen, ketelitian dalam pengecekan kelengkapan dokumen, serta keteraturan dalam penataan arsip dokumen SP2D. Selain itu, penyimpanan dokumen yang lebih sistematis membantu mempermudah proses pencarian kembali dokumen ketika dibutuhkan dalam kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung tertib administrasi dan penguatan pengendalian internal dalam pengelolaan dokumen keuangan pada bidang perbendaharaan BKAD Kota Palangka Raya.
Kata Kunci: pengelolaan dokumen, SP2D, pengarsipan, pengendalian internal, BKAD
Downloads
References
Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. VIII(3), 460–484.
Keuangan, P., & Nomor, U. (2015). Salina n.
Nuraini, E., & Ramadhani, R. S. (2025). ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA BPKP PROVINSI NTB Nuraini & Ramadhani : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada BPKP. 1(2), 415–429.
Prayana, C. S. & I. K. R. (2025). PERAN ARSIPARIS DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERSURATAN DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BALI The. 6, 177–194.
Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3(2), 44–58.
Rahayu, H. S. N., Roudli, M. S., Ramadhani, F. I., Candra, S. N., Khoirunnisa, F., & Lestari, A. D. (2026). Refleksi Pengalaman Magang dalam Memahami Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Semarang Jurusan Akuntansi Syariah , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , Indonesia. 3(6), 615–624.
Sombo, S., Hoegh, K., Lambe, P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai ) Pendahuluan. 1(2), 61–69.
Tiwow, S. A. C., Marentek, S. A., & Daleno, A. (2025). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON. 9, 7–12.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





