Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Mutunggeding
Abstract
Salah satu elemen yang mendukung pengembangan tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pelaksanaan manajemen keuangan desa yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini mengkaji bagaimana manajemen keuangan desa dilaksanakan di Desa Mutuggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dan mengidentifikasi beberapa tantangan yang muncul selama proses tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metodologi yang digunakan. Untuk menjaga validitas data, informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala desa, sekretaris desa, dan kepala bagian keuangan. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan triangulasi sumber. Temuan studi menunjukkan bahwa fase perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas telah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, pencatatan transaksi yang tidak merata masih menjadi tantangan bagi proses administrasi. Efektivitas pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dan minimnya dokumen pendukung. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengembangan sistem dokumentasi, peningkatan administrasi, dan peningkatan kemampuan aparatur.
Downloads
References
Ardianus, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE), 1(2), 312–319.
Astati, T. M., Prihatni, R., Nasution, H., et al. (2024). Analisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 8–24.
Badali, B., Setiawan, S., & Urahmah, U. (2025). Pengelolaan dana desa pada Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan, 2(1), 1–10.
Faizah, A., & Halima, N. (2024). Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2023. MAP: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 7(3).
Furqon, M. N. T., et al. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa: Studi kasus pada Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Jurnal Administrasi Pemerintahan.
Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Nusantara Entrepreneurship and Management Review, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041
Jehaman, K., Harahap, D. A. T., & Wahyudi, A. (2024). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan desa. Journal of Economics, Business, Accounting and Management, 2(1).
Ma’rifat, R. A., & Suraharta, I. M. (2024). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pemerintahan, 2(20), 306–312.
Munawarti, M., Wahyuni, R., & Multama, E. I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kampung Baru Kota Pariaman. Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi, 4(1).
Nurfaida, A., Dali, N., & Fitriaman, F. (2025). Analisis implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atas pengelolaan keuangan pada Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2).
Risnawati, R., & Dangnga, M. S. (2023). Analisis pengelolaan keuangan dana desa dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pada Desa Pasang Kabupaten Enrekang. Journal AK-99, 3(2), 289–295. https://doi.org/10.31850/ak99.v3i2.2678
Halim, A. (2014). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





