Optimalisasi Dana Bagi Hasil Migas Untuk Pembangunan Berkelanjutan  Dengan Dana Abadi dan Efisiensi Fiskal di Kabupaten Bojonegoro

Hasan Bisri; Cipnal Muchlip; Dina Alafi Hidyatin

doi:10.58431/jumpa.v18i1.323

Hasan Bisri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
Cipnal Muchlip ISTEK ICsada Bojonegoro
Dina Alafi Hidyatin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

DOI: https://doi.org/10.58431/jumpa.v18i1.323

Abstract

Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal tinggi sebagai daerah penghasil migas, namun tren Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar dan konsisten menunjukkan rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satu solusi strategis yang ditawarkan adalah pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) sebagai instrumen fiskal jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan regulasi, kelembagaan, dan sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membentuk dan mengelola DAD secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi dokumen, analisis data APBD dan SiLPA tahun 2020–2024, serta studi komparatif terhadap praktik pengelolaan dana abadi di Provinsi Aceh.Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta belum diterapkannya sistem akuntansi dana khusus (fund accounting) menjadi hambatan utama pembentukan DAD. Studi juga menemukan bahwa DBH Migas belum dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan lintas generasi. Perbandingan dengan Aceh memperkuat urgensi reformasi regulasi dan tata kelola fiscal Untuk mewujudkan DAD yang akuntabel dan berkelanjutan, Bojonegoro perlu mempercepat pengesahan Perda, membentuk badan pengelola independen, serta mengadopsi sistem fund accounting. DAD harus menjadi bagian dari strategi fiskal jangka panjang untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antargenerasi

References

Bisri, H. (2020). Analisis Pengembangan Dana Abadi untuk Optimalisasi Dana Bagi Hasil Migas. Jurnal STIE YKPN.
Bisri, H. (2023). Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro. Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA), 16(2), 130-136. https://doi.org/https://doi.org/10.58431/jumpa.v16i2.230
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) transfaransi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 http://bpkad.bojonegorokab.go.id/
Hardiyanto, A. (2018). Tata Kelola Dana Abadi Pendidikan: Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 165–180.
Mahmudi, M. (2020). Akuntansi Dana Abadi dan Implikasinya terhadap Transparansi Keuangan Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 3(1), 21–36.
Mikesell, J. L. (2019). Fiscal Sustainability and the Use of Endowment Funds in Subnational Governments. Public Budgeting & Finance, 39(2), 3–20.
UNDP Indonesia. (2020). Managing Resource Wealth: Country Practices in Establishing Endowment Funds. https://www.undp.org/indonesia
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025) “Lewat dana abadi pendidikan Pemkab Bojonegoro hendak wujudkan pembangunan berkelanjutan lintas generasi” https://bojonegorokab.go.id/berita/8484/lewat-dana-abadi-pendidikan-pemkab-bojonegoro-hendak-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan-lintas-generasi
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.(2024) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Pemerintah Aceh. (2018). Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Dana Abadi Pendidikan. Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018 Nomor 9.
Rahmawati, I., & Ananda, R. (2021). Strategi pengelolaan dana abadi dalam pembangunan pendidikan tinggi: Studi kasus di UGM dan ITB. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 5(1), 45–58.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Dana Abadi dan Dana Cadangan Pendidikan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2022). Laporan Tahunan Dana Abadi Pendidikan 2022. https://www.lpdp.kemenkeu.go.id